Menggugat
Sekolah Mahal
Salah satu kebutuhan pokok manusia modern dewasa ini, selain sandang, pangan,
dan papan, adalah pendidikan. Di zaman ini, bersekolah merupakan sebuah
keniscayaan. Sekolah pada dasarnya merupakan bekal seorang anak manusia di masa
depan agar ia menjadi manusia dewasa yang berilmu, beradab, dan mandiri.
Sejarah pun mencatat, perubahan sosial acap kali digerakkan oleh kaum
terpelajar dan orang-orang terdidik yang memiliki tanggung jawab pada
masyarakatnya. Pergerakan nasional kita yang berawal pada permulaan abad ke-20
merupakan akibat munculnya sejumlah kecil kaum muda terpelajar yang peduli pada
nasib bangsanya, misalnya Dr. Sutomo, Dr. Wahidin Sudirohusodo, Suwardi
Suryaningrat, Tirto Adi Suryo, Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Sutan
Sjahrir, dan Tan Malaka.
Mereka ini merupakan produk politik etis Van Deventer, yang membuat
segelintir lapisan elite kaum pribumi bisa mengecap pendidikan dan pada
gilirannya terbuka matanya melihat penderitaan bangsanya yang terjajah.
Demikian pula dua kali pergantian kekuasaan yang ditandai tumbangnya rezim
otoriter pada 1966 dan 1998 tak bisa dilepaskan dari peran gerakan mahasiswa.
Di zaman merdeka ini, selayaknya anak-anak bangsa mendapat kesempatan
seluas-luasnya untuk mengembangkan diri dan berbakti pada bangsanya di masa
depan melalui pendidikan yang membebaskan. Namun, kenyataan yang terjadi justru
sebaliknya. Dunia pendidikan kita diruwetkan oleh sejumlah masalah, dari
komersialisasi pendidikan, rendahnya tingkat kesejahteraan guru, penggusuran
bangunan sekolah untuk dibuat lahan bisnis, praktek kekerasan dalam dunia
pendidikan, hingga masalah pengangguran yang menghantui para lulusan sekolah.
Salah satu masalah yang juga mengemuka dari sistem pendidikan kita dewasa
ini adalah orientasi pendidikan kita yang cenderung hanya mendorong para
lulusannya menjadi objek dunia industri dan kapitalisme global, bukannya
menjadi subjek mandiri yang berilmu dan berwawasan luas.
Hal-hal negatif dari sistem pendidikan seperti itu telah dicermati secara
kritis oleh para pemikir pendidikan, seperti Ivan Illich dan Paulo Freire,
dalam buku-bukunya yang telah diterjemahkan di sini, antara lain “Pendidikan
Kaum Tertindas” (1984) dan “Politik Pendidikan, Kebudayaan, Kekuasaan dan
Pembebasan” (2002). Sejumlah penulis lokal pun telah menulis kritik terhadap permasalahan
pendidikan kita, antara lain Roem Topatimasang melalui bukunya “Sekolah Itu
Candu” (1999) dan Francis Wahono dalam “Kapitalisme Pendidikan” (2004).
Persoalan-persoalan kelam dalam dunia pendidikan kita, terutama menyangkut
betapa mahalnya biaya pendidikan kita dewasa ini, kembali dibahas secara kritis
dalam buku “Orang Miskin Dilarang Sekolah!” karya Eko Prasetyo.
Membaca buku ini, kita disadarkan akan banyaknya kerancuan dan
ketidakberesan dalam sistem pendidikan kita yang berujung tingginya biaya
sekolah, sehingga banyak lapisan masayarakat berpenghasilan rendah tak mampu
menjangkaunya. Akibat terburuknya adalah sulit terjadi lompatan sosial dan
ekonomi dalam masyarakat, di mana mereka yang miskin terancam terus hidup
melarat secara turun-temurun karena tak mampu menaikkan harkat hidupnya melalui
pendidikan.
Seperti tersurat dalam buku ini, pendidikan seharusnya bisa diakses dengan
biaya murah. Pendidikan harus bisa dijangkau oleh rakyat miskin. Posisi
orang-orang miskin yang selama ini terlantar perlu dibangkitkan, dan negaralah
yang pertama kali perlu mengambil tanggung jawab dengan melakukan
langkah-langkah struktural yang sistematis. Pendidikan harus bisa menjadi
sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia secara lahir-batin, yang pada gilirannya
akan memajukan bangsa kita secara kolektif.
Eko mampu melengkapi buku ini dengan begitu banyak data yang dikumpulkan
dari berbagai sumber, termasuk kliping koran. Buku ini menjadi makin menarik
karena dilengkapi ilustrasi komik yang bagus, cerdas, dan komunikatif. Eko juga
tak hanya pandai mengkritik. Dalam bagian akhir buku ini, ia mengusulkan
sejumlah langkah nyata untuk mewujudkan sekolah murah, antara lain dengan
merealisasikan anggaran pendidikan 20% dari APBN, pemotongan gaji para pejabat tinggi
yang dialokasikan pada dunia pendidikan, menarik pajak pendidikan dari
perusahaan-perusahaan besar, serta melakukan investigasi dan tindakan tegas
terhadap semua pihak yang melakukan korupsi atas anggaran pendidikan.
Walaupun terkadang terasa agak provokatif, buku ini membuka mata kita bahwa
ada sesuatu yang salah dengan sistem pendidikan kita, sehingga hanya
orang-orang yang mampu secara ekonomi yang bisa menyekolahkan anak-anaknya
hingga setinggi-tingginya, dan bahwa ada sekian banyak penyimpangan yang perlu
diluruskan dalam praktek dunia pendidikan kita selama ini.
Anton Kurnia, penulis buku “Dunia Tanpa Ingatan: Sastra,
Kuasa, Pustaka” (2004) dan kumpulan cerpen “Insomnia” (2004)